SAMARINDA –Persiapan Bus Rapid Transit (BRT) Samarinda menuju operasional 2027 masih menyisakan pekerjaan pada sisi infrastruktur. Pemerintah kota tengah menyiapkan halte dan titik naik-turun penumpang pada dua koridor yang akan menjadi jalur awal layanan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan fasilitas tersebut perlu disiapkan sebelum BRT berbasis Buy the Service (BTS) mulai beroperasi.
“Tinggal infrastrukturnya yang kita persiapkan, salah satunya halte-halte yang belum ada titik pick and drop-nya. Nanti diadakan oleh Dinas Perhubungan untuk melengkapi fasilitas,” kata Deni (7/10/2026).
Selain infrastruktur, pemerintah juga memastikan armada yang digunakan menyesuaikan kondisi jalan Samarinda. Deni mengatakan bus yang disiapkan berukuran medium, bukan bus besar.
“Armada yang digunakan bukan bus besar, melainkan bus medium yang sesuai dengan kapasitas dan luasan jalan kita,” ujarnya.
Deni mengatakan DPRD bersama Dishub telah membahas spesifikasi armada tersebut. Kondisi geografis, kontur dan lebar jalan Samarinda dinilai masih dapat disesuaikan dengan operasional bus.
Dari sisi pembiayaan, layanan BRT akan mendapat dukungan pemerintah pusat melalui APBN. Pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan untuk 2027 kini memasuki tahap finalisasi.
“Kemarin sudah ada obrolan untuk penganggaran di APBN di tahun 2027. Alhamdulillah, dalam rangka menciptakan transportasi massal di Samarinda, kita memang perlu dorongan support APBN,” kata Deni.
Wali Kota Samarinda Andi Harun dijadwalkan bertemu jajaran Kemenhub untuk merampungkan kesepakatan final.
DPRD Samarinda mendukung rencana tersebut karena layanan transportasi massal dinilai dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas serta menata penggunaan ruang jalan.
Deni mengatakan skema serupa telah berjalan di Balikpapan selama tiga tahun dengan dukungan subsidi pemerintah pusat.
“Kami dari DPRD sangat mendukung sekali. Kehadiran bus BRT ini memang sudah lama kami gaung-gaungkan dan harapkan,” demikian Deni. (adv)
