SAMARINDA- Guru yang bertugas di sekolah filial kawasan Loang Kubar menghadapi kendala dalam memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai persyaratan jumlah minimal siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) perlu mendapat perhatian karena dapat menghambat pemenuhan hak guru di wilayah dengan keterbatasan akses.
Persoalan ini muncul meskipun guru telah memenuhi beban mengajar 24 jam. Ketentuan jumlah siswa dalam rombel dinilai menjadi kendala tersendiri bagi tenaga pendidik yang mengajar di sekolah filial dengan jumlah peserta didik terbatas.
“Ini menjadi dilema karena kalau mereka tetap sekolah filial, keberadaan gurunya kalau kita bicara tentang TPG, sertifikasi, itu bermasalah,” ujar Sri (18/10/2026).
Sri menjelaskan, sekolah filial Loang Kubar masih berada di bawah sekolah induk, yakni SD 005 Sungai Kunjang. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan administrasi ketika jumlah siswa di sekolah induk maupun kelas yang dilayani tidak memenuhi persyaratan pembentukan rombel.
Menurutnya, ketentuan yang berlaku mensyaratkan 20 siswa dalam satu rombel. Sementara itu, guru yang mengajar di kelas dengan 19 siswa berpotensi menghadapi kendala dalam pencairan tunjangan sertifikasi meskipun telah memenuhi beban mengajar.
Ia menilai kondisi geografis Loang Kubar perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan pendidikan.
“Persyaratan administratif yang sama berpotensi lebih sulit dipenuhi sekolah di wilayah terbatas akses dibandingkan sekolah di kawasan perkotaan,” katanya.
Karena itu, Sri mendorong adanya solusi agar ketentuan tersebut tidak menghambat hak guru sekaligus menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi anak-anak di Loang Kubar.
Ia menyebut kemungkinan komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk meminta kebijakan khusus atau diskresi bagi wilayah dengan kondisi geografis tertentu.
Selain persoalan TPG, Sri juga menyoroti keterbatasan fasilitas sekolah filial. Sekolah tersebut belum memiliki ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) dan perpustakaan. Masyarakat setempat juga berharap agar jenjang SMP dapat tersedia di wilayah mereka.
“Persoalan sekolah filial perlu ditangani secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan hak tenaga pendidik hingga ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran,” pungkasnya. (adv)
