SAMARINDA – Ruang fiskal Pemerintah Kota Samarinda dinilai belum cukup untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Kota Samarinda Viktor Yuan mengatakan keterbatasan tersebut dipengaruhi sejumlah sumber pendapatan daerah yang mengalami pemotongan dan masih tertahan.
Menurut Viktor, kondisi keuangan daerah akhirnya membuat pemerintah harus memilih program yang benar-benar dapat dibiayai melalui APBD. Sejumlah usulan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD pun belum seluruhnya bisa direalisasikan.
“Begitu kita buat 10 program prioritas, ternyata nilai dari usulan-usulan yang kita usulkan itu tidak mencukupi dengan modal yang ada di pemerintah kota. Kemudian akhirnya jadi satu-dua saja yang diakomodir,” kata Viktor (7/10/2026).
Ia menilai persoalan tersebut perlu ditangani dengan memperjuangkan kembali sumber-sumber pendapatan yang menjadi hak Samarinda. Pemerintah kota diminta aktif berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Samarinda ini sebenarnya tidak kekurangan uang. Namun banyak sumber pendapatan yang dipotong oleh pusat, kemudian belum lagi dipotong oleh provinsi dan itu masih tertahan,” ujarnya.
Viktor mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi II DPRD Samarinda. Menurutnya, komunikasi antarpemerintah diperlukan agar penerimaan daerah yang masih tertahan dapat segera diperjuangkan.
“Karena itu sumber-sumber pendapatan itulah yang kemudian kami Komisi II meminta kepada Wali Kota untuk bekerja sama, bersinergi, berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Viktor juga mendorong pemerintah membuka ruang lebih luas bagi pelaku UMKM.
Menurutnya, penguatan aktivitas usaha masyarakat dapat membantu menjaga perputaran ekonomi di tingkat lokal.
DPRD, kata Viktor, tetap akan mengawal aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pemerintah menentukan program berdasarkan kebutuhan paling mendesak dan kemampuan keuangan daerah.
“Kami di DPRD tetap akan mengawal aspirasi masyarakat, termasuk mendorong pemerintah membuka ruang bagi UMKM agar ekonomi masyarakat tetap bergerak di tengah keterbatasan anggaran,” demikian Viktor. (adv)
