SAMARINDA — Komisi II DPRD Kota Samarinda mendorong Perumda Varia Niaga Samarinda mengembangkan potensi bisnis layanan kapal tunda atau assist di perairan Sungai Mahakam untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menilai sektor pelayanan kapal tunda memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena selama ini menjadi salah satu penyumbang pendapatan tertinggi dibanding unit usaha lain yang dikelola perusahaan daerah tersebut.
Menurutnya, kemampuan manajemen Varia Niaga dalam mengelola sektor maritim menjadi modal penting. Terlebih, sejumlah jajaran direksi disebut memiliki pengalaman dari PT Pelindo yang dinilai memahami aktivitas bisnis kepelabuhanan.
“Petinggi di Varia Niaga banyak alumnus Pelindo sehingga mereka lebih memahami potensi bisnis assist kapal di perairan Sungai Mahakam,” kata Iswandi (26/7/2026).
Iswandi menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan yang diterima Komisi II DPRD Samarinda, layanan kapal tunda mencatatkan kinerja lebih baik dibanding sejumlah unit usaha lain seperti pengelolaan parkir di kawasan tepian Sungai Mahakam dan kos syariah.
Namun, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga DPRD meminta perusahaan daerah itu menyusun strategi bisnis yang lebih terarah.
“Dari laporan rugi laba, sektor assist kapal menjadi yang paling tinggi dibanding unit usaha lainnya. Ini menunjukkan ada peluang yang harus dikembangkan,” ujarnya.
Ia meminta manajemen Varia Niaga segera melakukan evaluasi dan memperkuat perencanaan bisnis agar pengelolaan layanan kapal tunda dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah.
Selain itu, DPRD Samarinda mendorong adanya koordinasi antara Varia Niaga dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar pengembangan usaha tidak berjalan sendiri-sendiri dan tetap sesuai aturan yang berlaku.
“Kita perlu duduk bersama antara Komisi II, OPD terkait, dan perusahaan agar semuanya terintegrasi,” jelasnya.
Iswandi menegaskan peningkatan PAD dari sektor perairan Mahakam harus dilakukan melalui pengelolaan bisnis yang profesional tanpa menciptakan beban tambahan bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya peningkatan PAD, tetapi jangan sampai membebani masyarakat,” tutup Iswandi. (adv/dprd samarinda)
