SAMARINDA– Dominasi tenaga pendidik asal luar Kalimantan Timur (Kaltim) di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 24 Samarinda menjadi sorotan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam proses perekrutan guru karena seluruh mekanismenya ditangani pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Novan mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang berada di bawah kendali penuh pemerintah pusat. Karena itu, seluruh proses mulai dari rekrutmen tenaga pendidik, pengelolaan, hingga pembiayaan dilakukan kementerian tanpa melibatkan pemerintah daerah.
“Sekolah Rakyat ini adalah amanah presiden yang sistem pengelolaannya langsung oleh Kementerian Sosial. Jadi rekrutmen gurunya dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial dengan persyaratan minimal lulusan sarjana pendidikan,” kata Novan saat ditemui di SRT 24 Samarinda (22/6/2026).
Ia menjelaskan seleksi guru dilakukan secara nasional sehingga tidak ada ketentuan yang mengharuskan tenaga pendidik berasal dari daerah tempat sekolah tersebut berada.
Kondisi itu membuat guru yang mengajar di Samarinda berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Karena ini program kementerian, tidak ada keharusan guru berasal dari daerah. Makanya tenaga pendidiknya datang dari berbagai wilayah,” ujarnya.
Meski komposisi guru didominasi tenaga dari luar daerah, Novan menilai perhatian publik seharusnya lebih diarahkan pada hasil yang dicapai sekolah tersebut dibanding asal para pengajarnya.
Menurut dia, laporan Kepala SRT 24 Samarinda menunjukkan mayoritas tenaga pendidik merupakan lulusan baru (fresh graduate)yang belum memiliki pengalaman mengajar.
Namun, mereka dinilai mampu menunjukkan kinerja yang baik setelah melalui proses seleksi nasional.
Hal itu, kata Novan, tercermin dari perubahan karakter hingga capaian akademik para siswa selama satu tahun terakhir.
“Kita melihat sendiri pembentukan karakter mereka dalam satu tahun ini cukup signifikan. Kemampuan akademik berkembang, bahasa asing maupun bahasa daerah juga berjalan baik. Aura kedisiplinan mereka sangat terlihat,” tuturnya.
Ia menilai capaian tersebut menjadi lebih berarti karena seluruh peserta didik berasal dari keluarga kategori miskin ekstrem yang masuk kelompok desil 1 dan 2 dalam basis data pemerintah.
Atas dasar itu, Novan mengingatkan sekolah negeri reguler di Samarinda agar terus meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mampu bersaing dengan lulusan Sekolah Rakyat.
“Padahal mereka berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2 yang sangat tidak mampu. Kalau kualitas sekolah negeri umum tidak terus ditingkatkan, bisa saja nanti kalah bersaing dengan lulusan Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Novan juga memastikan keterlibatan Pemerintah Kota Samarinda dalam program tersebut hanya sebatas penyediaan lahan.
Sementara pembangunan gedung, penyediaan tenaga pendidik, hingga operasional sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Samarinda menghibahkan lahan di kawasan Palaran kepada Kementerian Sosial. Pembangunannya sekarang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Pemerintah daerah hanya menyediakan lahan, selebihnya ditangani pemerintah pusat,” demikian Novan.
