Samarinda — DPRD Kota Samarinda mengingatkan risiko jangka panjang akibat minimnya anggaran program pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) pada 2026. Keterbatasan anggaran dinilai berpotensi memicu lonjakan jumlah penduduk jika tidak segera diantisipasi.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan program KB memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada dukungan anggaran.
“Program ini tidak akan berjalan tanpa anggaran. Sementara untuk 2026, kita lihat sangat minim,” ujarnya (29/4/2026).
Ia menilai dampak dari lemahnya program pengendalian penduduk memang tidak langsung terlihat, tetapi berpotensi menimbulkan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa depan.
“Kalau terjadi ledakan penduduk di 2030, APBD bisa terbebani. Dampaknya ke sektor kesehatan, BPJS, ekonomi, hingga lapangan kerja,” katanya.
Selain itu, ia menilai peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Samarinda sangat luas sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Anhar juga menyinggung evaluasi program sebelumnya, seperti Kampung KB yang dinilai belum berjalan optimal. Dari sekitar 20 lokasi yang dibentuk pada 2023, hanya sebagian kecil yang aktif.
“Banyak yang sifatnya seremonial. Ini juga jadi catatan karena ada temuan dari BPK, sehingga berdampak pada alokasi anggaran berikutnya,” ujarnya.
Meski begitu, DPRD menyatakan tetap membuka dukungan selama program yang diajukan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Kalau ingin target tercapai, harus dibarengi anggaran yang cukup,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPPKB Samarinda, Deasy Evriyani, menjelaskan program KB saat ini tidak hanya menitikberatkan pada pengendalian jumlah anak, tetapi juga peningkatan kualitas keluarga.
“Keluarga berencana bukan sekadar membatasi, tetapi menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan utama dilakukan melalui edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, termasuk layanan konsultasi gratis melalui program Sapa KB yang terintegrasi dengan layanan call center.
“Kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi. Masyarakat bisa berkonsultasi langsung melalui layanan yang tersedia,” katanya. (ADV/DPRD SMD)
