Samarinda- Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda menjadi sorotan DPRD. Anggota Komisi IV, Anhar, menyentil keras para pegawai yang dianggap sekadar mengandalkan absen sidik jari tanpa memberikan kontribusi kinerja yang maksimal.
Anggota Komisi IV, Anhar, menyebut banyak terjadi pengangguran terselubung di instansi pemerintahan, di mana pegawai hadir namun produktivitas kerjanya sangat rendah.
Anhar membandingkan etos kerja pegawai pemerintahan dengan pegawai swasta atau tenaga alih daya (outsourcing).
Di sektor swasta, evaluasi kinerja dilakukan ketat setiap tiga bulan. Sementara di pemerintahan, status pegawai tetap kerap membuat ASN merasa berada di zona nyaman.
“Di usia produktif, kadang kerjaan mereka cuma sampai jam 12 siang. Setelah itu habis waktunya tidak maksimal bobot kerjanya. Begitu lulus PPPK, sudah mulai malas turun. Turun hanya untuk absen sidik jari, nanti pulang absen lagi. Alat teknologi diakali,” kritik Anhar saat ditemui di Samarinda (8/6/2026).
Politisi ini menyarankan adanya reformasi birokrasi dan inovasi manajemen kepegawaian.
Menurutnya, postur birokrasi yang gemuk seringkali tidak efisien. Jika sebuah instansi hanya membutuhkan 40 orang yang kompeten, tidak perlu memaksakan mempekerjakan 200 orang yang minim fungsi.
Anhar bahkan menyarankan agar pemerintah lebih menghargai tenaga profesional berbasis kompetensi.
“Daripada menggaji orang Rp3 juta tiap bulan tapi malas-malasan, lebih baik bayar mahal tenaga outsourcing atau kontrak Rp15 juta tapi bekerjanya profesional dan target kinerjanya tercapai jelas,” tegasnya. (adv/DPRD Samarinda)
