SAMARINDA– Kawasan Polder Air Hitam Samarinda mulai dilirik sebagai ruang publik yang memiliki potensi lebih besar. Tidak hanya berfungsi sebagai kolam retensi pengendali air, kawasan tersebut dinilai dapat dikembangkan menjadi pusat aktivitas warga sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan penataan Polder Air Hitam perlu diarahkan menjadi ruang terbuka hijau yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, mulai dari olahraga hingga aktivitas usaha pelaku UMKM.
“Polder Air Hitam itu aset berharga warga. Sudah sewajarnya dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau yang sehat untuk berolahraga sekaligus tempat UMKM memasarkan produk unggulan Kaltim,” kata Sani melalui keterangan resmi (6/8/2026).
Menurut Sani, pemerintah kota dapat menambah sejumlah fasilitas pendukung agar kawasan tersebut lebih nyaman digunakan masyarakat.
Salah satunya dengan membangun jalur lari atau jalan sehat yang mengelilingi area polder.
Selain jalur olahraga, ia juga mendorong penyediaan fasilitas penerangan, tempat istirahat, area parkir, serta penanaman pohon peneduh agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan warga dengan lebih nyaman.
“Dengan fasilitas yang memadai, masyarakat memiliki ruang olahraga yang layak, aman, dan gratis di tengah kota,” ujarnya.
Selain fungsi rekreasi, Sani menilai Polder Air Hitam memiliki peluang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Ia mendorong Pemkot Samarinda menyediakan zona khusus bagi pelaku UMKM dengan konsep lapak yang tertata dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
Menurutnya, produk lokal seperti makanan khas Samarinda, kerajinan tangan, hingga berbagai produk kreatif masyarakat dapat menjadi bagian dari pengembangan kawasan tersebut.
Namun, Sani memahami pengembangan kawasan itu membutuhkan perencanaan dan anggaran yang tidak sedikit. Dengan kondisi fiskal daerah saat ini, pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus dalam waktu singkat.
Ia berharap pengembangan Polder Air Hitam dapat masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan pemerintah.
“Rencana ini tentu tidak bisa terlaksana dalam waktu dekat. Saya berharap bisa masuk RPJPD Kota Samarinda dan dilakukan melalui kajian yang komprehensif,” pungkasnya. (adv/dprd samarinda)
