SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah menilai persoalan kuota Pertalite bersubsidi dan peralihan ekonomi Samarinda dari sektor pertambangan perlu menjadi perhatian pemerintah.
Ia mendesak tambahan kuota BBM untuk Kalimantan Timur menjadi 510.000 kiloliter (KL) segera direalisasikan, sementara penguatan usaha mikro dan makro harus disiapkan untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Helmi mengatakan, keterbatasan kuota Pertalite masih berdampak pada masyarakat melalui antrean panjang di SPBU.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat menindaklanjuti penambahan kuota yang dijanjikan untuk 2026.
“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota (BBM subsidi jenis Pertalite) tahun 2026 menjadi 510.000 KL, dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” kata Helmi dalam Forum Energi 2026 di Gedung Olah Bebaya, Samarinda, Sabtu (10/10/2026).
Helmi mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut sebagai ruang diskusi dan penyampaian kritik konstruktif kepada para pengambil kebijakan.
Helmi menilai Samarinda perlu mempersiapkan basis ekonomi yang lebih beragam ketika aktivitas pertambangan tidak lagi menjadi tumpuan.
“Tapi di satu sisi memang Samarinda akan zero tambang, karena Samarinda ke depan akan lebih fokus pada usaha mikro dan makro untuk pengembangan PAD,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan bahwa Pemprov telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan mengenai pasokan BBM bersubsidi.
Pertamina disebut menjanjikan penyaluran sesuai kuota 510.000 KL, dengan upaya meningkatkan pasokan hingga 600.000 KL.
Seno juga menyoroti kontribusi Kaltim terhadap sektor energi nasional yang dinilai perlu diimbangi pembagian hasil lebih besar bagi daerah.
Pemprov mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam sektor pertambangan dan perminyakan untuk memperkuat ekonomi daerah.
Adapun kuota Pertalite yang disetujui untuk Kaltim pada 2026 sebesar 508.400 KL, sedangkan usulan daerah mencapai 1.034.972,72 KL.
Jika target 510.000 KL tercapai, tambahan dari kuota yang disetujui sebelumnya sekitar 1.600 KL.
“Semoga kejadian kekurangan kuota seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang,” tutup Seno Aji. (adv)
