SAMARINDA — Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) kembali mencuat menjelang tahun ajaran baru di Kota Samarinda. Persaingan masuk sekolah negeri dinilai belum sepenuhnya dipicu keterbatasan kuota, tetapi juga karena masih kuatnya anggapan masyarakat terhadap sekolah-sekolah favorit.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi persoalan yang selalu berulang setiap tahun tersebut.
Mulai dari penerapan sistem rayonisasi, pengumuman daya tampung sekolah, hingga pemerataan kualitas pendidikan.
Namun menurutnya, upaya itu belum sepenuhnya mengubah pola pikir sebagian orang tua yang tetap menginginkan anak mereka masuk ke sekolah tertentu.
“Informasi soal rayonisasi, jumlah rombel, sampai daya tampung sebenarnya sudah disampaikan. Tetapi banyak orang tua yang sejak awal memang sudah mengincar sekolah tertentu,” kata Sri Puji Astuti (13/6/2026).
Ia menyebut pilihan sekolah sering kali tidak lagi mempertimbangkan jarak rumah siswa. Banyak orang tua tetap mendaftarkan anak ke sekolah yang jauh hanya karena mengikuti lingkungan pertemanan atau reputasi sekolah.
“Kadang anak juga ingin satu sekolah dengan teman-temannya meskipun jaraknya jauh dari rumah,” ujarnya.
Menurut Sri Puji, pemerintah daerah selama ini terus berupaya melakukan pemerataan kualitas pendidikan agar seluruh sekolah memiliki standar layanan yang lebih baik. Namun, proses tersebut tidak bisa berjalan instan karena kepercayaan masyarakat terhadap sekolah baru masih rendah.
Ia menilai sebagian masyarakat masih menganggap sekolah yang telah lama berdiri memiliki kualitas lebih baik dibanding sekolah baru.
“Padahal sekolah baru belum tentu kalah kualitasnya. Hanya saja masyarakat masih belum yakin,” katanya.
Selain persoalan persepsi, distribusi sekolah yang belum merata di sejumlah kawasan padat penduduk juga ikut memengaruhi tingginya persaingan masuk sekolah negeri.
Sri Puji menyebut wilayah seperti Samarinda Seberang, Sungai Pinang, hingga Loa Janan Ilir masih memiliki kebutuhan layanan pendidikan yang cukup besar.
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, pemerintah kota disebut terus melakukan pemerataan tenaga pengajar, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, hingga sosialisasi sistem PPDB sampai tingkat kelurahan dan RT.
“Pemerintah sedang berusaha agar kualitas sekolah bisa merata, termasuk pemerataan guru dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik,” ucapnya.
Meski begitu, ia menilai persoalan PPDB akan terus muncul selama masyarakat masih menempatkan sekolah favorit sebagai tujuan utama.
“Semua orang ingin masuk sekolah yang dianggap terbaik. Sementara pemerintah sedang berusaha supaya semua sekolah punya kualitas yang sama,” tutupnya. (adv/dprd Samarinda)
