SAMARINDA- Tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk Kalimantan Timur (Kaltim) diminta segera direalisasikan. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai kepastian pasokan energi penting untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan usaha, terutama saat Samarinda bersiap beralih menuju ekonomi nonpertambangan.
Helmi meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menindaklanjuti rencana penambahan kuota BBM bersubsidi pada 2026 menjadi 510.000 kiloliter (KL).
Menurutnya, antrean panjang di sejumlah SPBU menunjukkan kebutuhan bahan bakar di lapangan perlu menjadi perhatian.
“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota migas tahun 2026 menjadi 510.000 KL dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” kata Helmi (18/10/2026).
Ia menilai, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pengguna kendaraan. Kelancaran pasokan juga berpengaruh terhadap kegiatan usaha yang mengandalkan transportasi dan distribusi barang.
“Bagi kita orang Samarinda yang tengah mempersiapkan peralihan menuju ekonomi nonpertambangan, kepastian pasokan energi menjadi salah satu faktor pendukung agar kegiatan usaha dapat berjalan tanpa hambatan,” tuturnya.
Di sisi lain, Helmi mendorong Samarinda memperkuat sektor ekonomi di luar pertambangan untuk menghadapi era zero tambang.
Usaha mikro, kecil, dan sektor usaha lainnya dinilai perlu dikembangkan agar dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, perubahan orientasi ekonomi tersebut membutuhkan kesiapan pemerintah dalam mendukung pelaku usaha lokal.
Pengembangan sektor nonpertambangan diharapkan mampu menjaga perputaran ekonomi ketika ketergantungan terhadap aktivitas tambang berkurang.
“Samarinda ke depan akan lebih fokus pada usaha mikro dan makro untuk pengembangan PAD,” ujarnya.
Helmi juga mengapresiasi Forum Energi 2026 sebagai ruang bagi pemangku kepentingan untuk membahas kebutuhan energi dan pembangunan daerah. Ia berharap forum tersebut dapat mendorong kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Banyak sektor, namun kita mulai dari penguatan usaha lokal,” demikian Helmi Abdullah. (adv)
