DPRD Samarinda Cium Dugaan “Permainan” Lapak Pasar Pagi, Minta Data Penerima Dibuka

- Penulis

Jumat, 1 Mei 2026 - 14:22 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

 Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Samarinda — DPRD Kota Samarinda mengaku adanya dugaan ketidakberesan dalam pembagian lapak di Pasar Pagi Samarinda.

Komisi II mendesak pemerintah kota membuka data 2.438 penerima kios secara transparan untuk menguji indikasi maladministrasi dalam proses penempatan pedagang di gedung baru.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan data penerima lapak harus diserahkan secara rinci berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan hanya angka total.

“Kita minta 2.438 penerima kunci ini dibuka siapa saja orangnya. Harus transparan supaya bisa diawasi dan tidak ada lagi dugaan permainan,” kata Iswandi usai rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Samarinda (1/5/2026).

Baca Juga :  Relokasi Lapas Samarinda Disiapkan, DPRD Belum Terima Informasi Resmi

Permintaan itu, lanjutnya, sudah disampaikan berulang kali. Namun hingga kini Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda dinilai belum membuka data secara detail dan hanya memberikan angka keseluruhan.

Menurut Iswandi, alasan Disdag yang menyebut harus menunggu izin wali kota untuk membuka data dinilai tidak tepat.

“Kalau memang tidak ada masalah, kenapa harus ditutup-tutupi? Kita minta data ini untuk fungsi pengawasan,” ujarnya.

DPRD juga menyoroti potensi penyalahgunaan lapak jika tidak ditempati pedagang yang berhak. Pasar Pagi, kata dia, dibangun dengan anggaran besar untuk mendukung aktivitas perdagangan, bukan menjadi objek investasi atau diperjualbelikan.

“Pasar ini untuk pedagang, bukan untuk disewakan atau diperjualbelikan. Kalau tidak ditempati, harus ada sanksi,” tegasnya.

Baca Juga :  Efek Jera Dinilai Perlu, Sri Puji Dukung Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Kecurigaan dewan menguat setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pendataan. Salah satunya, pendataan awal disebut hanya dilakukan dalam waktu singkat sebelum pembongkaran gedung lama.

Selain itu, Komisi II juga menemukan indikasi adanya nama yang tercantum dalam daftar, namun tidak diketahui keberadaannya.

“Ada nama yang didata, tapi orangnya tidak ada. Ini sudah ditangani inspektorat,” kata Iswandi.

DPRD menegaskan akan terus mendorong pembukaan data secara menyeluruh guna memastikan distribusi lapak tepat sasaran dan bebas dari praktik yang merugikan pedagang. (ADV/DPRD SMD)

Follow WhatsApp Channel suaraetam.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Dorong Job Fair Samarinda Digelar Berkala, Tekan Pengangguran hingga Perkuat Pelatihan Kerja
Data Konsesi Tambang Mulai Dibuka, DPRD Ingin Urusan Sertifikat Tanah Warga Tak Lagi Terhambat
DPRD Samarinda Dorong Pencegahan HIV dan TB Diperkuat, Jangan Hanya Andalkan Pengobatan
DPRD Samarinda Desak Pagar Pengaman Dipasang di Jembatan Mahakam Cegah Aksi Bunuh Diri
DPRD Usul Disporapar Samarinda Dipecah, Anggaran Pariwisata Dinilai Terlalu Kecil
DPRD Samarinda Kebut Raperda Kepemudaan, Target Rampung Tahun Ini
DPRD Samarinda Soroti Rencana Penggantian LPG 3 Kg ke CNG: Jangan Tambah Beban Masyarakat
Anhar Kritik Konsep Sekolah Rakyat: Jangan Ganti Nama, Benahi Akses Pendidikan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:51 WIB

DPRD Dorong Job Fair Samarinda Digelar Berkala, Tekan Pengangguran hingga Perkuat Pelatihan Kerja

Jumat, 3 Juli 2026 - 11:52 WIB

Data Konsesi Tambang Mulai Dibuka, DPRD Ingin Urusan Sertifikat Tanah Warga Tak Lagi Terhambat

Kamis, 2 Juli 2026 - 18:31 WIB

DPRD Samarinda Dorong Pencegahan HIV dan TB Diperkuat, Jangan Hanya Andalkan Pengobatan

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:47 WIB

DPRD Samarinda Desak Pagar Pengaman Dipasang di Jembatan Mahakam Cegah Aksi Bunuh Diri

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:43 WIB

DPRD Usul Disporapar Samarinda Dipecah, Anggaran Pariwisata Dinilai Terlalu Kecil

Berita Terbaru