SAMARINDA– Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi meminta pemerintah daerah mengubah fokus penanganan HIV dan tuberkulosis (TB) dengan memperkuat upaya pencegahan.
Menurutnya, penanganan kedua penyakit tersebut tidak cukup hanya mengandalkan layanan kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Ismail mengatakan Dinas Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri dalam menekan angka kasus HIV dan TB.
Ia menilai pemerintah perlu membangun kolaborasi lintas sektor, mulai dari dunia pendidikan, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama.
“Kalau bicara TB dan HIV, ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Harus ada kolaborasi dengan OPD lain, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama,” kata Ismail di DPRD Samarinda (2/7/2026).
Menurutnya, langkah preventif perlu dimulai sejak usia sekolah melalui edukasi mengenai penyakit menular dan pola hidup sehat.
Karena itu, Dinas Pendidikan dinilai perlu dilibatkan dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik.
“Kalau pencegahannya menyasar anak-anak dan remaja, tentu Dinas Pendidikan harus ikut berperan agar edukasi tentang HIV dan TB bisa diberikan sejak dini,” ujarnya.
Ia menambahkan pendekatan sosial juga menjadi bagian penting dalam menekan penyebaran HIV.
Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dinilai dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengurangi risiko penularan.
Berdasarkan informasi yang diterima DPRD dari Dinas Kesehatan, jumlah kasus HIV di Samarinda telah mencapai sekitar 4.000 kasus. Namun, tidak seluruh pasien menjalani pengobatan secara rutin.
“Masih ada pasien yang belum menjalani terapi secara rutin. Ini menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap upaya pengendalian penularan,” katanya.
Ismail mengingatkan peningkatan kasus HIV juga akan berdampak pada pembiayaan kesehatan. Berbeda dengan TB yang memiliki masa pengobatan terbatas, terapi antiretroviral (ARV) bagi penderita HIV harus dijalani seumur hidup.
“Kalau kasus baru terus bertambah, tentu beban pembiayaan yang ditanggung pemerintah juga akan semakin besar,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah menyusun kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga memperkuat program promotif dan preventif melalui regulasi maupun edukasi kepada masyarakat.
Di sisi lain, Ismail mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma terhadap orang dengan HIV.
Menurutnya, dukungan sosial penting agar penderita tetap mau menjalani pengobatan dan tidak takut mengakses layanan kesehatan.
“Jangan ada stigma atau perundungan terhadap penderita HIV. Yang harus kita lakukan adalah mendukung mereka menjalani pengobatan sekaligus mencegah penularan,” demikian Ismail. (adv/dprd Samarinda)
