SAMARINDA– Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Anhar mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang memperkenalkan konsep Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi persoalan akses pendidikan daripada menghadirkan istilah baru.
Anhar menilai berbagai konsep tersebut tidak akan menjawab persoalan utama yang dihadapi masyarakat apabila sistem penerimaan peserta didik masih menyulitkan calon siswa memperoleh bangku sekolah.
“Saya jujur tidak mengerti istilah Sekolah Rakyat, karena pada dasarnya sekolah yang ada sekarang juga merupakan sekolah untuk rakyat,” kata Anhar di DPRD Samarinda (1/7/2026).
Ia mengatakan keluhan masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru masih menjadi persoalan yang paling sering disampaikan.
Menurutnya, sistem seleksi yang diterapkan saat ini justru membuat sebagian calon siswa kesulitan bersekolah, termasuk mereka yang tinggal di sekitar sekolah.
“Yang dikeluhkan masyarakat sekarang bukan nama sekolahnya, tetapi akses untuk masuk sekolah yang justru semakin sulit,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai sistem pendidikan saat ini jauh lebih rumit dibanding sebelumnya.
Ia menyebut banyak orang tua mempertanyakan mekanisme seleksi karena dinilai tidak sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
“Dulu orang mau sekolah tinggal mendaftar. Sekarang banyak yang merasa dipersulit dengan berbagai mekanisme yang ada,” katanya.
Selain menyoroti akses pendidikan, Anhar juga mengkritisi konsep Sekolah Nasional Terintegrasi.
Menurutnya, integrasi yang dibutuhkan bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Ia menilai masih banyak lulusan sekolah menengah kejuruan maupun perguruan tinggi yang kesulitan memperoleh pekerjaan karena kompetensi yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kalau berbicara sekolah terintegrasi, yang harus diselaraskan adalah kurikulumnya dengan kebutuhan dunia kerja, bukan hanya memberi nama baru,” jelasnya.
Anhar menilai pemerintah perlu melibatkan dunia usaha, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan gedung sekolah dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, tetapi juga harus memastikan lulusan memiliki peluang kerja setelah menyelesaikan pendidikan.
“Jangan sampai negara hanya membangun sekolah dan meningkatkan kualitas guru, tetapi setelah lulus para siswa dibiarkan mencari jalan sendiri untuk mendapatkan pekerjaan,” demikian Anhar.
