SAMARINDA – Anggaran pemeliharaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda diminta dioptimalkan untuk pengerukan dan perbaikan drainase dalam beberapa bulan ke depan.
Langkah tersebut dinilai mendesak untuk mengurangi risiko banjir menjelang musim hujan yang diperkirakan mulai pada November 2026.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pembenahan harus menyasar saluran yang mengalami pendangkalan, tersumbat sampah, serta memiliki elevasi yang menghambat aliran air menuju sungai.
“Drainase kita juga mengalami pendangkalan akibat sedimentasi parah, serta tumpukan sampah yang menjadi hambatan,” ungkap Rohim (13/10/2026).
Menurutnya, hasil peninjauan Komisi III menemukan sejumlah saluran tidak memiliki arah elevasi yang tepat menuju titik pembuangan akhir. Kondisi tersebut membuat air tertahan dan mudah melimpas ke badan jalan saat hujan turun.
Rohim meminta Pemkot memanfaatkan kondisi kemarau untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Berdasarkan perkiraan BMKG yang disampaikannya, musim hujan di Kalimantan Timur diprediksi dimulai pada November 2026 dan mencapai puncak pada Desember 2026 hingga Januari 2027.
“Mumpung kondisi saat ini belum masuk musim hujan dan masih kemarau, ini momentum bagi Pemkot untuk menuntaskan permasalahan yang menimbulkan banjir saat hujan deras turun,” katanya.
Pembenahan juga perlu dilakukan pada jaringan drainase di kawasan Sempaja. Kolam retensi di wilayah tersebut terkendala belum tersedianya saluran pembuangan langsung menuju drainase utama. Air dari kolam itu direncanakan dialirkan melalui drainase Jalan PM Noor menuju sungai.
Rohim menegaskan, pembangunan dan pemeliharaan drainase harus memperhatikan kesinambungan aliran sampai ke sungai.
Pemerintah juga perlu memastikan tidak ada hambatan berupa sedimentasi, tumpukan sampah, maupun kesalahan elevasi.
Selain mengandalkan pekerjaan infrastruktur, ia meminta pemerintah membatasi perubahan lahan yang dapat mengurangi daya serap air di kawasan hulu.
“Pemerintah harus berani mulai melakukan moratorium terhadap pembukaan atau pemotongan lahan tadi dan alih fungsi daerah resapan air. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir,” tutup Abdul Rohim. (ADV)
