SAMARINDA – Tidak semua siswa memiliki telepon seluler, laptop, maupun jaringan internet untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Persoalan ini menjadi salah satu alasan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat memburuknya kualitas udara belum berjalan efektif.
Sri Puji mengatakan, kebijakan PJJ memang diperlukan ketika kualitas udara memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga siswa perlu dilindungi dari paparan udara yang berisiko bagi kesehatan. Namun, menurutnya, kebijakan darurat tersebut tidak serta-merta menjamin seluruh anak tetap memperoleh pembelajaran yang memadai.
“Kalau kita bilang efektif atau tidak, tentu tidak efektif,” ujarnya (21/10/2026).
Ia menjelaskan, kendala pembelajaran daring tidak hanya berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki siswa. Kesiapan sekolah dan tenaga pengajar dalam menyampaikan materi menggunakan perangkat teknologi juga menentukan kelancaran kegiatan belajar.
“Tidak semua anak memiliki akses HP atau tidak semua anak memiliki internet, atau mungkin gurunya tidak punya laptop, ya itu kan jadi masalah,” ungkapnya.
Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah sekolah, Sri Puji menemukan pelaksanaan PJJ belum seragam. Sebagian sekolah telah memanfaatkan laptop untuk mengirimkan materi dan tugas, sementara sekolah lainnya masih menghadapi keterbatasan fasilitas.
Ia mencontohkan SD 004 dan SD 010 yang dinilainya cukup baik dalam melaksanakan pembelajaran daring. Sekolah tersebut telah menggunakan laptop untuk menyampaikan materi dan tugas kepada siswa yang memiliki perangkat serta akses internet.
“Nah itu kebetulan di daerah SD 04, SD 010 kalau enggak salah, itu dia PJJ-nya bagus. Jadi dia memberikan tugas, memberikan pembelajaran melalui laptop tadi dan beberapa anak bisa mengakses yang memiliki internet atau memiliki HP atau laptop,” tuturnya.
Bagi Sri Puji, ketimpangan fasilitas tersebut perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan PJJ tidak membuat sebagian siswa kehilangan kesempatan memahami materi. Pemberian tugas saja dinilai belum cukup apabila siswa tidak mendapatkan penjelasan pembelajaran yang memadai.
Ia menyebut materi yang belum tersampaikan selama pembelajaran daring masih dapat dilengkapi ketika kegiatan belajar tatap muka kembali dibuka. Meski begitu, sekolah tetap perlu memikirkan cara agar siswa yang terkendala perangkat dan internet tidak tertinggal.
Sri Puji berharap kebijakan tersebut hanya diterapkan selama kondisi udara belum aman bagi aktivitas belajar di sekolah. Sebab, PJJ merupakan langkah sementara dalam situasi darurat, bukan pengganti permanen pembelajaran tatap muka.
“Harapannya PJJ-nya kan sebentar saja, enggak sebagai waktu pokok,” katanya.
Ia menegaskan, keselamatan siswa harus tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan keberlangsungan pendidikan mereka.
“Karena itu sekolah diharapkan tetap mengupayakan penyampaian materi pembelajaran, termasuk bagi siswa yang terkendala perangkat dan akses internet,” pungkasnya. (adv)
