SAMARINDA –Penyusutan kemampuan anggaran daerah membuat Pemerintah Kota Samarinda diminta tidak menyamakan pola pembangunan dengan saat APBD masih berada di kisaran Rp5,8 triliun.
Anggota DPRD Samarinda Viktor Yuan mendorong pemerintah membagi program berdasarkan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang.
Menurut Viktor, langkah itu penting agar keterbatasan anggaran tidak membuat seluruh program pembangunan ikut terhambat.
Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam reses masa persidangan III 2026 di Sempaja, Samarinda, Senin (5/10/2026). Dalam kegiatan yang dihadiri mayoritas kalangan pemuda itu, Viktor menyebut kemampuan APBD Samarinda kini jauh menurun.
“Kemarin kita punya APBD sekitar Rp5,8 triliun. Sekarang sisanya Rp3,3, Rp3,4 triliun. Nanti terkoreksilah dengan data di pemerintah kota,” kata Viktor.
Angka yang disebut Viktor berbeda dengan postur APBD Perubahan 2026 yang telah disepakati pemerintah kota dan DPRD. Dalam rapat paripurna 30 September 2026, total APBD-P ditetapkan sebesar Rp3,756 triliun.
Nilai tersebut turun sekitar Rp213,15 miliar dibandingkan APBD sebelum perubahan yang mencapai Rp3,969 triliun. Kondisi itu membuat pemerintah melakukan penyesuaian terhadap belanja dan program pembangunan.
Viktor mengatakan penurunan kemampuan fiskal berkaitan dengan kondisi transfer ke daerah.
Menurut dia, pemerintah harus menentukan program yang benar-benar mendesak sebelum memasukkan kebutuhan lain ke dalam perencanaan.
“Dengan ketimpangan atau selisih yang jauh inilah kemudian pemerintah kota harus betul-betul cermat dalam melaksanakan program-program. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang bisa untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” ujarnya.
Dampak keterbatasan anggaran juga dirasakan dalam penyerapan aspirasi. DPRD dapat menerima banyak usulan melalui reses dan Musrenbang, tetapi usulan tersebut harus kembali disesuaikan dengan kemampuan APBD.
“Dari 10 atau 20 program aspirasi yang kita jadikan program usulan dalam bentuk pokok-pokok pikiran, lalu terkendala dengan keuangan yang tersedia,” sebut Viktor.
Dalam APBD-P 2026, pendapatan daerah Samarinda diproyeksikan sekitar Rp3,680 triliun. Sementara belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi sekitar Rp2,535 triliun dan belanja modal sekitar Rp1,208 triliun.
Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya mengatakan penyesuaian APBD dilakukan melalui efisiensi dan rasionalisasi untuk mempertahankan program yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.
Viktor menilai keterbatasan fiskal juga perlu direspons dari sisi masyarakat. Ia mengajak warga melihat peluang ekonomi yang bisa dikembangkan agar aktivitas ekonomi kota tetap bergerak meski belanja pemerintah mengalami penyesuaian.
“Kita harus melihat peluang-peluang yang ada supaya kita bisa membantu Kota Samarinda, menjaga stabilitas ekonomi, menjaga inflasi dan sebagainya sehingga perekonomian kita tetap berjalan dengan baik,” tutup Viktor. (ADV)
