Samarinda- Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Distapangtani) Samarinda mengubah prioritas penggunaan anggaran agar lebih banyak menyentuh kepentingan masyarakat, khususnya petani dan sektor ketahanan pangan.
Permintaan itu disampaikan setelah Komisi II mengevaluasi realisasi anggaran Distapangtani Tahun Anggaran 2026. Dari total pagu Rp25,69 miliar, serapan anggaran hingga pertengahan tahun telah mencapai 42,41 persen.
Namun, DPRD menilai sebagian besar anggaran tersebut masih digunakan untuk belanja rutin dan operasional internal.
“Secara angka memang cukup tinggi, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat belum maksimal karena sebagian besar anggaran masih terserap untuk kebutuhan internal,” kata Iswandi usai rapat dengar pendapat di DPRD Samarinda (25/6/2026).
Ia mengungkapkan, program yang berkaitan langsung dengan pertanian dan ketahanan pangan justru masih memiliki realisasi rendah. Bahkan, program penanganan kawasan rawan pangan dan cadangan pangan daerah yang telah dianggarkan belum menunjukkan realisasi.
Menurutnya, kondisi itu harus menjadi bahan evaluasi menjelang semester kedua agar pelaksanaan anggaran lebih berorientasi pada hasil, bukan sekadar mengejar persentase penyerapan.
Iswandi menegaskan keberhasilan perangkat daerah tidak cukup diukur dari tingginya serapan APBD, melainkan dari dampak yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, ia meminta Distapangtani memprioritaskan program yang mendukung petani, memperkuat ketahanan pangan, dan menjawab kebutuhan riil warga.
“Jangan sampai anggaran habis, tetapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Yang harus menjadi prioritas adalah program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” tutupnya . (adv/DPRD Samarinda)
