SAMARINDA– Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain menilai peluang produk UMKM masuk ke jaringan retail modern harus diiringi dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mendorong retail menyerap produk lokal, tetapi juga harus memastikan UMKM siap memenuhi standar pasar.
Sani mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang terkendala pada aspek kemasan, legalitas usaha, sertifikasi halal, hingga kualitas produk.
Karena itu, pendampingan dinilai menjadi langkah penting agar produk lokal mampu bersaing di rak retail modern.
“UMKM perlu dibina terlebih dahulu. Mulai dari packaging, perizinan, hingga sertifikasi halal harus dipenuhi agar produknya layak masuk retail modern,” ujarnya (26/6/2026)
Selain pendampingan, Sani juga meminta pemerintah memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha.
Ia mengusulkan plafon bantuan modal tanpa bunga ditingkatkan dari Rp24 juta menjadi Rp50 juta agar UMKM memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.
Meski demikian, ia menegaskan penyaluran bantuan harus tepat sasaran.
Menurutnya, kemudahan akses modal harus diberikan kepada pelaku usaha yang benar-benar memiliki usaha aktif dan membutuhkan dukungan untuk berkembang.
“Kita berharap langkah tersebut mampu meningkatkan daya saing UMKM Samarinda sehingga tidak hanya mampu menembus retail modern, tetapi juga memperluas pasar dan memperkuat perekonomian daerah,” harapnya. (adv/dprd Samarinda)
