SAMARINDA– Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie meminta orang tua lebih proaktif memperbarui status desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Keterlambatan memperbarui data dinilai menjadi salah satu penyebab banyak calon siswa gagal lolos melalui jalur afirmasi pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP tahun ajaran 2026/2027.
Novan mengatakan jalur afirmasi hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang tercatat dalam kategori masyarakat kurang mampu sesuai data DTKS. Karena itu, penentuan kelayakan sepenuhnya mengacu pada status desil yang telah terverifikasi dalam sistem.
“Yang berhak mengikuti jalur afirmasi adalah anak yang masuk kategori desil sesuai ketentuan. Persoalannya, banyak data desil yang belum diperbarui,” kata Novan (24/6/2026).
Menurutnya, masih banyak orang tua baru mengurus perubahan data setelah proses penerimaan siswa dimulai. Padahal, pembaruan data DTKS membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan secara instan.
Ia mengimbau masyarakat segera memeriksa status desil ke kelurahan atau Dinas Sosial apabila kondisi ekonomi keluarga mengalami perubahan.
Langkah itu dinilai penting agar data telah diperbarui sebelum tahapan SPMB dibuka.
“Kalau memang merasa masuk kategori tersebut, seharusnya diurus jauh-jauh hari. Jangan menunggu seleksi berjalan baru mengajukan perubahan data,” ujarnya.
Novan menegaskan jalur afirmasi merupakan program yang dilaksanakan setiap tahun dengan persyaratan yang sudah diketahui masyarakat.
Karena itu, kesiapan administrasi menjadi tanggung jawab masing-masing calon peserta didik dan orang tua.
“Persyaratannya setiap tahun hampir sama. Orang tua seharusnya sudah mempersiapkan dokumen sejak sebelum pendaftaran dibuka,” katanya.
Sebelumnya, DPRD Samarinda menerima laporan adanya calon siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat mendaftar melalui jalur afirmasi karena status desil dalam DTKS tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka saat ini.
“Temuan itu juga menyebabkan sebagian kuota afirmasi di sejumlah SMP negeri tidak terisi secara maksimal,” pungkasnya. (adv/DPRD Samarinda)
