SAMARINDA– Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ia menegaskan setiap rupiah belanja daerah harus memberi manfaat nyata, bukan hanya membiayai aktivitas pemerintahan.
Menurut Helmi, DPRD akan mengawal pembahasan APBD agar program yang disusun pemerintah benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Kami di DPRD akan menggarisbawahi agar pembahasan APBD Kota Samarinda benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil,” kata Helmi di Kantor DPD PDIP Kaltim (23/6/2026).
Ia menilai keterbatasan fiskal harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih selektif menentukan program prioritas. Anggaran, kata dia, seharusnya dipusatkan pada sektor yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
Helmi menyebut layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar harus tetap menjadi fokus dalam penyusunan APBD.
“Selama masih ada efisiensi anggaran, pemerintah harus memastikan program yang dijalankan benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lingkungan,” ujarnya.
Ia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat melalui program yang tepat sasaran.
Meski demikian, Helmi mengingatkan efisiensi tidak boleh mengabaikan belanja wajib pemerintah, termasuk pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, penyusunan APBD harus menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan kewajiban pemerintah terhadap aparatur.
“Belanja wajib, termasuk untuk ASN, tetap harus dipenuhi. Jadi penyusunannya harus seimbang,” tutupnya. (adv/Dprd Samarinda)
