Samarinda — DPRD Kota Samarinda meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul temuan makanan tidak layak konsumsi di sejumlah sekolah.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan terkait kualitas menu MBG yang dinilai jauh dari standar, mulai dari makanan berbau basi hingga bahan yang tidak higienis.
Sejumlah kasus bahkan sempat menjadi perhatian publik, seperti temuan sayur berulat di SMAN 13 Samarinda dan roti berjamur di SD Integral Luqman Al Hakim Samarinda.
“Kalau sudah dapat tender, harus benar-benar bertanggung jawab. Jangan hanya ambil pekerjaan, tapi kualitas diabaikan,” ujar Celni saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda (26/4/2026).
Ia menegaskan, penyedia katering dalam program MBG seharusnya berasal dari pihak yang memiliki pengalaman dan kapasitas memadai, mengingat produksi makanan dilakukan dalam jumlah besar setiap hari.
Menurutnya, pengolahan ribuan porsi makanan membutuhkan standar yang jelas agar tetap aman dikonsumsi para siswa.
“Ini bukan masak untuk sedikit orang. Ribuan porsi setiap hari, tentu harus ditangani oleh yang berkompeten,” katanya.
Selain kualitas makanan, Celni juga menilai pelaksanaan program MBG belum menjangkau seluruh sekolah. Ia menyebut masih ada sekolah yang belum menerima manfaat program tersebut.
DPRD, lanjutnya, akan mendorong pendataan ulang agar distribusi MBG lebih tepat sasaran dan merata.
“Kita akan cek lagi sekolah mana yang sudah dan belum menerima MBG, supaya pelaksanaannya lebih merata,” tutupnya. (ADV/DPRD SMD)
