Samarinda — Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendesak anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur turun tangan memperjuangkan perbaikan infrastruktur jalan ke pemerintah pusat.
Desakan itu muncul menyusul kondisi jalan di Kabupaten Paser yang baru sekitar 30 persen dalam kategori mantap.
Permintaan tersebut disampaikan Deni usai menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Paser di Samarinda, Kamis (30/4/2026).
Dalam pertemuan itu, persoalan infrastruktur jalan menjadi sorotan utama.
Menurut Deni, sebagian besar kerusakan terjadi pada ruas jalan berstatus provinsi dan nasional, sehingga penanganannya tidak bisa sepenuhnya dibebankan ke pemerintah kabupaten.
“Banyak jalan di daerah yang rusak, padahal itu jalan poros lintas provinsi yang seharusnya dalam kondisi baik. Yang mantap baru 30 persen, berarti 70 persen masih bermasalah,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan fiskal daerah. Kabupaten Paser, kata dia, tengah menghadapi tekanan anggaran akibat penurunan dana bagi hasil, serupa dengan daerah lain di Kalimantan Timur.
“Paser ini pintu masuk Kaltim dari Kalimantan Selatan, jadi infrastruktur jalannya harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Deni menilai peran anggota DPR RI dari dapil Kaltim menjadi krusial untuk mendorong percepatan perbaikan jalan, terutama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kita butuh sinergi dengan DPR RI agar perbaikan jalan nasional bisa dipercepat,” tegasnya.
Selain infrastruktur jalan, pertemuan tersebut juga mengungkap persoalan di sektor pendidikan. Sejumlah sekolah di Paser dilaporkan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Percepatan pembangunan harus dilakukan, salah satunya dengan mendorong dukungan dari pusat melalui DPR RI,” kata Deni. (ADV/DPRD SMD)
