SAMARINDA– DPRD Kota Samarinda meminta PLN meningkatkan penyampaian informasi terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah.
Langkah itu dinilai penting agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki waktu untuk mengantisipasi dampak gangguan listrik.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan pemadaman yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir telah mengganggu berbagai aktivitas, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga operasional usaha yang bergantung pada pasokan listrik.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan terganggunya pasokan energi untuk pembangkit listrik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan PLN.
“Informasi yang kami terima, pemadaman ini terjadi karena pasokan batu bara ke pembangkit belum mencukupi kebutuhan sehingga kapasitas pembangkit berkurang dan dilakukan pemadaman bergilir,” kata Rohim (28/6/2026).
Ia menilai kondisi itu tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tetapi juga dirasakan di sejumlah daerah lain di Indonesia akibat terbatasnya pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik.
Karena menyangkut sistem kelistrikan nasional, Rohim mengatakan penyelesaiannya bergantung pada koordinasi pemerintah pusat dengan PLN untuk memastikan pasokan batu bara kembali normal.
“Kami berharap persoalan suplai batu bara ini segera diselesaikan sehingga pasokan listrik kembali normal dan masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman bergilir,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai masih ada langkah yang dapat segera dilakukan PLN, yakni memperbaiki pola penyampaian informasi kepada masyarakat.
Menurut Rohim, pemberitahuan jadwal pemadaman sebaiknya disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan agar warga dapat menyesuaikan aktivitas, sementara pelaku usaha bisa mengatur operasionalnya.
“Kalau memang harus dilakukan pemadaman, masyarakat harus diberi informasi secara masif. Minimal dua atau tiga hari sebelumnya sudah diumumkan wilayah yang terdampak, jam pelaksanaannya, dan berapa lama pemadaman berlangsung sehingga masyarakat bisa bersiap,” katanya.
Ia berharap evaluasi terhadap sistem informasi tersebut menjadi perhatian PLN agar dampak pemadaman terhadap aktivitas masyarakat maupun perekonomian daerah dapat diminimalkan. (adv/dprd Samarinda)
