SAMARINDA– Rencana melanjutkan pembangunan Teras Samarinda tahap III dinilai belum layak menjadi prioritas di tengah kondisi fiskal Kota Samarinda yang masih terbatas.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi meminta pemerintah mengalihkan anggaran untuk sektor yang lebih mendesak, terutama pendidikan dan kesehatan.
Menurut Iswandi, proyek lanjutan Teras Samarinda sebaiknya ditunda hingga kemampuan keuangan daerah membaik. Saat ini, anggaran dinilai lebih dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau melanjutkan Teras Samarinda tahap III, saya tidak setuju. Dengan kondisi anggaran seperti sekarang, pemerintah harus mendahulukan program yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat,” kata Iswandi (23/6/2026).
Ia menilai pembangunan infrastruktur harus disusun berdasarkan skala prioritas. Selama ruang fiskal daerah masih terbatas, pemerintah seharusnya memfokuskan belanja pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Utamakan dulu pendidikan dan kesehatan. Kalau kondisi anggaran sudah membaik, baru proyek lanjutan seperti Teras Samarinda bisa dipertimbangkan,” ujarnya.
Selain itu, Iswandi mengingatkan masih ada sejumlah proyek strategis yang belum rampung dan membutuhkan penyelesaian, salah satunya Terowongan Samarinda. Karena itu, pemerintah diminta tidak terburu-buru membuka proyek baru.
“Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau bisa ditunda, tunda dulu. Fokus pada program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pembangunan Teras Samarinda tahap II yang membentang dari depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur hingga kawasan Dermaga Mahakam Ilir telah selesai secara kontrak pada 2025. Kawasan tersebut kini tinggal menunggu peresmian sebelum dibuka untuk masyarakat.
Sementara itu, pembahasan APBD Kota Samarinda 2027 juga belum dimulai.
DPRD masih menunggu penyampaian dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari Pemerintah Kota Samarinda sebagai dasar penyusunan anggaran tahun depan.
“Biasanya pembahasan dimulai pada Juli. Sampai sekarang kami masih menunggu KUA-PPAS dari pemerintah,” pungkas Iswandi.
