SAMARINDA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dinilai tidak cukup jika hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Wakil Ketua III DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, meminta pemerintah pusat mengambil peran lebih besar, termasuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional agar penanganan kebakaran yang meluas dapat dilakukan secara lebih terpadu.
Menurut Celni, dampak karhutla telah melampaui persoalan kebakaran biasa. Selain mengancam masyarakat dan menimbulkan korban jiwa, kebakaran juga berisiko memperparah kerusakan hutan serta mengancam habitat satwa liar yang dilindungi.
Ia menilai kondisi di sejumlah wilayah Kalimantan harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kalimantan Timur memang dinilai relatif lebih beruntung dibandingkan provinsi lain, tetapi situasi tersebut tidak berarti daerah ini dapat mengabaikan ancaman yang terus berkembang.
“Kita masih beruntung dibandingkan dengan saudara-saudara kita di provinsi Kalimantan lainnya. Tetapi tetap juga kita harus waspada bahwa bencana ini sudah jauh lebih mengerikan daripada tahun-tahun sebelumnya,” kata Celni saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Rabu, 21 Oktober 2026.
Ia secara khusus meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah pusat memperkuat respons di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Selatan yang menurutnya mengalami kondisi lebih parah dibandingkan Kaltim.
“Kami berharap pemerintah pusat juga bisa berbenah, apalagi sekarang kepala BNPB-nya baru, bisa lebih melihat ke lokasi kejadian, terutama di Kalteng dan juga Kalbar, Kalsel juga itu lebih parah daripada Kaltim,” ujarnya.
Celni mencontohkan upaya yang telah dilakukan Pemkot Samarinda, mulai dari pemadaman kebakaran, koordinasi dengan kepolisian untuk menangani pelaku pembakaran, hingga mengupayakan bantuan helikopter untuk pemadaman dari udara.
Namun, langkah tersebut memiliki keterbatasan apabila tidak disertai dukungan sumber daya dan koordinasi dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan, kebakaran dengan skala luas membutuhkan penanganan lintas wilayah. Karena itu, pemerintah pusat perlu memastikan bantuan dan strategi penanggulangan dapat menjangkau daerah terdampak secara efektif.
“Hal ini tidak bisa optimal kalau tidak didukung oleh pemerintah pusat. Apalagi kebakaran-kebakaran ini sifatnya masif. Semua tiba-tiba terbakar, jadi memang harus ada dukungan dari pusat sehingga kita juga bisa menyelesaikannya dengan baik,” tegasnya.
Perhatian Celni juga tertuju pada dampak ekologis yang ditimbulkan. Menurutnya, kebakaran hutan tidak hanya mengancam permukiman dan aktivitas masyarakat, tetapi juga merusak habitat satwa liar. Ia menyayangkan ancaman terhadap orang utan, yang menjadi salah satu satwa penting dalam ekosistem hutan Kalimantan.
Sebagai bentuk kepedulian, ia mengaku telah mengirim bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di wilayah tetangga yang terdampak serta melakukan penggalangan donasi untuk penyelamatan orang utan di Kaltim.
“Saya pribadi juga sudah melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan, mengirim bantuan ke saudara tetangga kita dan juga melakukan donasi untuk rescue orang utan yang ada di Kaltim khususnya,” ungkapnya.
Celni berharap pemerintah tidak berhenti pada penanganan darurat, tetapi juga memperkuat koordinasi dan menghadirkan langkah konkret untuk mencegah kebakaran semakin meluas.
“Penanganan karhutla harus menjadi perhatian bersama agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas,” tandasnya. (adv)
