SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda diminta memperkuat strategi pencegahan HIV setelah jumlah kasus di daerah ini disebut telah mencapai sekitar 4.000 kasus hingga 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Muhammad Novan Syahronny Pasie menilai, penanganan HIV tidak bisa hanya berfokus pada pengobatan bagi penderita, tetapi harus diperkuat dari sisi pencegahan agar angka penularan baru dapat ditekan.
Menurutnya, edukasi terkait faktor risiko dan pencegahan perlu dilakukan secara lebih luas hingga tingkat masyarakat paling bawah.
Salah satu langkah yang didorong yakni memanfaatkan program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) sebagai sarana sosialisasi di tingkat Rukun Tetangga (RT).
“Kita meminta Pemkot agar sosialisasi pencegahan ini bisa sampai ke tingkat RT melalui program yang sudah ada,” kata Novan, Rabu (29/7/2026).
Ia menyebut, persoalan HIV membutuhkan pendekatan bersama dengan melibatkan pemerintah, keluarga, tokoh masyarakat, hingga organisasi keagamaan.
Edukasi yang dilakukan secara rutin dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
DPRD Samarinda juga mendorong keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda dalam memberikan penguatan nilai moral dan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan.
Novan mengatakan, meningkatnya kasus HIV menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek sosial di masyarakat.
“Ini menjadi perhatian bersama. Pencegahan harus dilakukan sejak dini dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain peran pemerintah, Novan meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak dan remaja, terutama dalam penggunaan perangkat digital serta lingkungan pergaulan.
Menurutnya, keluarga menjadi benteng awal dalam memberikan pendampingan agar generasi muda tidak terjerumus pada perilaku yang berisiko.
“Keluarga harus ikut berperan, termasuk mengawasi aktivitas anak dan penggunaan gawai,” demikian Novan. (adv/dprd samarinda)
