SAMARINDA – Wacana pembentukan regulasi yang mengatur persoalan LGBTQ mendapat dukungan dari DPRD Kota Samarinda. Legislator menilai aturan tersebut perlu dibahas dengan tujuan menjaga ketahanan sosial, nilai budaya, serta memberikan perlindungan terhadap generasi muda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan isu LGBTQ menjadi salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki aturan yang jelas agar penanganannya tidak berjalan tanpa arah.
“Ini menjadi keresahan di masyarakat dan ulama. Maka perlu ada aturan yang mengatur persoalan ini,” kata Puji (2/8/2026).
Ia menilai perkembangan perilaku seksual yang bertentangan dengan norma sosial dan budaya masih menjadi perhatian, terutama ketika melibatkan lingkungan anak dan remaja.
Menurut Puji, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui aturan hukum, tetapi juga harus diperkuat melalui edukasi sejak lingkungan keluarga hingga sekolah.
“Edukasi tentang nilai, norma, serta peran laki-laki dan perempuan perlu diberikan sejak dini, mulai dari keluarga maupun pendidikan anak usia dini,” ujarnya.
Selain aspek sosial, Puji juga menyinggung persoalan kesehatan yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam pembahasan isu tersebut.
Ia mendorong pemerintah memperkuat edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan penyakit menular seksual.
Kendati mendukung adanya regulasi, Puji menegaskan penanganan terhadap kelompok tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan atau tindakan di luar aturan hukum.
Menurutnya, setiap kebijakan yang dibuat harus tetap mengedepankan pendekatan yang terukur dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Penanganannya harus melalui aturan, bukan dengan tindakan main hakim sendiri,” tegasnya.
Puji berharap pembahasan regulasi tersebut dapat dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, sehingga kebijakan yang lahir tidak hanya bersifat larangan, tetapi juga mampu menjadi instrumen pencegahan dan edukasi bagi masyarakat. (adv/dprd samarinda)
