SAMARINDA — Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Samarinda menjadi perhatian DPRD Samarinda. Peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi Pertamax ke Pertalite disebut menjadi salah satu faktor meningkatnya permintaan terhadap BBM subsidi.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan, perbedaan harga yang cukup jauh antara Pertamax dan Pertalite membuat sebagian masyarakat memilih menggunakan BBM subsidi.
Saat ini, Pertalite dengan RON 90 dijual Rp10 ribu per liter, sedangkan Pertamax RON 92 berada di harga Rp16.650 per liter di wilayah Kalimantan Timur. Selisih harga mencapai Rp6.650 per liter.
“Ini yang menyebabkan terjadi pengalihan penggunaan. Yang sebelumnya menggunakan Pertamax, beralih ke Pertalite. Sementara kuota BBM subsidi tidak pernah bertambah. Dari nasional dibagikan ke Kalimantan Timur sampai ke Samarinda, jumlahnya tetap,” kata Novan, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, meningkatnya konsumsi Pertalite harus menjadi perhatian karena distribusi BBM subsidi memiliki batas kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
Jika permintaan terus meningkat, masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM subsidi berpotensi terdampak.
Novan juga tidak menutup kemungkinan adanya praktik pengetapan atau pembelian BBM subsidi dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali secara eceran. Aktivitas tersebut dinilai dapat mengganggu pemerataan distribusi Pertalite kepada masyarakat.
Ia menegaskan, penjualan BBM di luar SPBU maupun fasilitas resmi Pertamina telah diatur dan dilarang dalam regulasi Kementerian ESDM. Karena itu, Pertamina diminta mengambil langkah tegas bersama pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan di lapangan.
“Pertamina memiliki kewenangan dalam regulasi ini. Harus ada langkah bersama dengan pemerintah daerah untuk menegakkan aturan,” ujarnya.
Selain berdampak pada distribusi BBM, Novan menyebut antrean panjang di SPBU juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan.
DPRD Samarinda mendorong Pertamina dan Pemkot Samarinda segera duduk bersama mencari solusi agar antrean BBM dapat dikendalikan tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap Pertamina bersama pemerintah daerah segera membahas langkah yang tepat agar persoalan antrean BBM di Samarinda bisa segera diatasi,” demikian Novan. (adv/dprd samarinda)
