SAMARINDA- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mendukung usulan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar penderita tuberkulosis (TBC) menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, tambahan asupan gizi dapat membantu mempercepat proses pemulihan pasien selama menjalani pengobatan.
Sri Puji mengatakan sebagian besar penderita TBC berasal dari kelompok masyarakat rentan yang tidak hanya menghadapi persoalan kesehatan, tetapi juga tekanan ekonomi akibat sulit bekerja selama menjalani pengobatan.
“Bagus, karena penderita TBC itu rata-rata banyak dari masyarakat yang rentan. Apalagi obat-obatan TBC biasanya membuat kondisi tubuh tidak langsung membaik, sehingga kebutuhan makan dan gizi harus diperhatikan,” katanya (28/6/2026).
Menurutnya, bantuan makanan bergizi juga dapat menjadi bentuk dukungan agar pasien lebih disiplin menjalani terapi.
Selama ini, tidak sedikit penderita TBC yang kehilangan pekerjaan atau kesulitan beraktivitas akibat stigma dari lingkungan sekitar.
“Kadang mereka tidak bebas bekerja karena ada stigma masyarakat. Akhirnya masuk ke jurang kemiskinan. Kalau mendapatkan bantuan seperti ini, justru bisa membantu mereka,” ujarnya.
Meski mendukung usulan tersebut, Sri Puji mengingatkan menu makanan bagi penderita TBC harus disesuaikan dengan kebutuhan medis.
Ia menilai komposisi gizi pasien TBC tidak bisa disamakan dengan penerima manfaat MBG pada umumnya.
“Menunya harus diperbaiki. Bukan hanya sekadar makanan biasa. Proteinnya perlu diperbanyak, kebutuhan gizinya harus terpenuhi karena mereka sedang dalam proses pemulihan,” katanya.
Ia menambahkan, apabila kebijakan tersebut ditetapkan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Samarinda pada prinsipnya siap menyesuaikan pelaksanaannya, termasuk melalui satuan pelayanan penyedia makanan bergizi yang telah berjalan.
“Kalau memang menjadi penerima manfaat, daerah tentu mengikuti. Tinggal bagaimana pembagiannya. Untuk kesiapan SPPG, saya kira sudah berjalan dan tinggal menyesuaikan mekanismenya,” jelasnya.
Sri Puji menegaskan penanganan TBC tidak cukup hanya melalui pemberian makanan bergizi.
Pemerintah juga perlu memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas melalui skrining, pendampingan, dan pengawasan yang berkelanjutan.
Ia bahkan menilai perlu ada aturan yang mengatur penanganan pasien yang menolak menjalani pengobatan karena berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
“Kalau pasien tidak mau berobat, harus ada upaya pemerintah. Nanti bisa diatur bagaimana mekanismenya, termasuk sanksi agar tidak membahayakan masyarakat lain,” pungkasnya. (adv/dprd Samarinda)
