Samarinda — DPRD Kota Samarinda bersiap memanggil jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga Samarinda menyusul rendahnya setoran ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai sekitar Rp500 juta sepanjang 2025.
Langkah ini diambil setelah pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menemukan adanya persoalan dalam pengelolaan unit usaha yang dinilai berdampak pada minimnya kontribusi perusahaan daerah tersebut.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyebut capaian tersebut belum mencerminkan peran Varia Niaga sebagai motor penghasil PAD.
“Harapannya tentu lebih besar. Angka ini masih jauh dari yang kami targetkan,” ujarnya saat ditemui di Teras Samarinda, Senin (27/4/2026).
Dari hasil pembahasan, salah satu sumber persoalan berasal dari pola pengelolaan unit usaha di kawasan Teras Samarinda. Area yang dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi—mulai dari parkir, kafe hingga wahana jetski—tidak seluruhnya dikelola langsung oleh Varia Niaga.
Sebagian unit usaha justru diserahkan kepada pihak ketiga melalui skema kerja sama. Dalam pola tersebut, Varia Niaga hanya menerima bagi hasil sekitar 10 persen.
“Kafe dan jetski itu dikerjasamakan. Varia Niaga hanya dapat sekitar sepuluh persen. Itu sangat kecil,” kata Abdul Rohim.
Ia menilai, keputusan menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain berdampak langsung pada terbatasnya pendapatan yang masuk ke kas daerah. Menurutnya, potensi keuntungan bisa jauh lebih besar jika seluruh unit usaha dikelola secara mandiri.
“Kalau dikelola sendiri, hasilnya bisa maksimal. Jangan sampai potensi besar justru hilang karena tata kelola yang tidak tepat,” ujarnya.
DPRD menilai perlu ada penjelasan menyeluruh dari manajemen Varia Niaga terkait dasar kebijakan tersebut.
Pemanggilan direksi akan difokuskan pada evaluasi model bisnis serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.
“Kami ingin tahu alasan di balik kebijakan itu. Karena tujuan akhirnya jelas, bagaimana PAD bisa meningkat,” tutupnya. (ADV/DPRD SMD)
