SAMARINDA — Keterbatasan kemampuan fiskal daerah dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat pengembangan sektor pariwisata di Kota Samarinda belum mengalami perkembangan signifikan.
Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda Rusdi Doviyanto mengatakan, minimnya dukungan anggaran membuat program pariwisata masih berjalan terbatas dan lebih banyak berkutat pada kegiatan rutin, bukan menciptakan destinasi baru yang mampu menarik lebih banyak wisatawan.
Menurutnya, jika pariwisata ingin dijadikan salah satu penggerak ekonomi daerah dan sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan investasi yang lebih serius, mulai dari pembangunan fasilitas, infrastruktur pendukung, hingga promosi.
“Kalau anggarannya terbatas, sulit membuat destinasi baru yang memiliki daya tarik kuat. Akhirnya tidak ada perkembangan besar di sektor pariwisata,” kata Rusdi (26/7/2026).
Ia menilai Samarinda masih memiliki keterbatasan pilihan destinasi wisata, khususnya wisata alam, dibandingkan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur.
Kehadiran Teras Samarinda sebagai ruang publik baru disebut belum cukup untuk memperpanjang lama kunjungan wisatawan.
Rusdi mengingatkan agar wisatawan yang datang ke Samarinda tidak hanya menjadikan satu lokasi sebagai tujuan utama, tetapi memiliki alternatif destinasi lain yang membuat mereka bertahan lebih lama.
“Jangan sampai wisatawan hanya datang ke Teras Samarinda kemudian kembali pulang. Harus ada destinasi lain yang bisa dikunjungi,” ujarnya.
Untuk memperluas pilihan wisata, DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota mengembangkan potensi seni dan budaya sebagai daya tarik wisata. Salah satu yang dinilai memiliki peluang besar yakni Desa Budaya Pampang.
Rusdi menyarankan agar atraksi budaya di kawasan tersebut dapat dibuat lebih terjadwal dan tidak hanya digelar pada waktu tertentu. Dengan begitu, wisatawan memiliki kepastian ketika ingin berkunjung.
Selain itu, Pemkot Samarinda diminta memperjelas konsep pengelolaan Desa Budaya Pampang, termasuk menentukan peran masyarakat adat maupun peluang kerja sama dengan pihak swasta.
“Kalau arah pengelolaannya jelas, kebijakan pemerintah juga lebih tepat dan manfaat ekonominya bisa dirasakan masyarakat,” demikian Rusdi. (adv/dprd samarinda)
