SAMARINDA– DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota mengevaluasi penggunaan sistem desil sebagai syarat jalur afirmasi dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027.
Penggunaan data tersebut dinilai masih menyisakan persoalan karena tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda Ronald Stephen Lonteng mengatakan pihaknya menerima sejumlah pengaduan dari orang tua calon siswa yang gagal mendaftar melalui jalur afirmasi. Kendala utamanya, status desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga saat ini.
“Yang menjadi persoalan, kondisi ekonomi seseorang bisa berubah sewaktu-waktu, sementara perubahan status desil tidak bisa dilakukan secara cepat karena proses pembaruan datanya memerlukan waktu,” kata Ronald (22/6/2026).
Menurutnya, sistem desil memang penting sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Namun, apabila dijadikan syarat utama penerimaan siswa baru, pemerintah juga harus menyiapkan mekanisme verifikasi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak memperoleh pendidikan.
Ronald menilai masih banyak warga yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, tetapi dalam sistem justru tercatat pada kelompok desil yang lebih tinggi sehingga tidak memenuhi syarat mengikuti jalur afirmasi.
Sebaliknya, ada pula kuota afirmasi di sejumlah sekolah yang belum terisi maksimal. Kondisi itu, kata dia, menunjukkan sistem yang digunakan belum berjalan efektif.
Ia mencontohkan SMP Negeri 4 Samarinda yang menyediakan 75 kursi untuk jalur afirmasi. Namun, hingga penutupan pendaftaran, hanya 38 kursi yang terisi.
“Kami mempertanyakan sisa kuota itu akan diapakan. Apakah dibuka kembali untuk jalur afirmasi atau dialihkan ke jalur lain. Jangan sampai kuota yang memang disiapkan untuk masyarakat kurang mampu justru tidak termanfaatkan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ronald mengusulkan pemerintah membentuk tim verifikasi lapangan guna memastikan kondisi ekonomi calon peserta didik sesuai fakta di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan data administrasi.
Ia juga meminta pemerintah kembali mempertimbangkan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan kelurahan sebagai dokumen pendukung bagi keluarga yang belum masuk kategori desil sesuai kondisi sebenarnya.
“Harus ada kebijakan yang lebih adaptif. Jangan sampai anak-anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan kehilangan kesempatan masuk sekolah negeri hanya karena data administrasi belum diperbarui,” tegasnya.
Menurut Ronald, tujuan utama jalur afirmasi adalah membuka akses pendidikan bagi kelompok rentan.
“Karena itu, sistem yang diterapkan harus mampu menjangkau masyarakat miskin secara tepat, bukan justru menjadi penghambat bagi mereka yang berhak menerima fasilitas tersebut,” tutupnya.
