SAMARINDA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda mengusulkan peningkatan anggaran menjadi Rp16 miliar pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Usulan tersebut muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Samarinda bersama BPBD Samarinda terkait evaluasi pelaksanaan anggaran 2025, program kerja 2026, hingga rencana anggaran tahun mendatang.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, kebutuhan tambahan anggaran diperlukan karena BPBD masih menghadapi keterbatasan sarana operasional maupun tenaga teknis di lapangan.
“Untuk 2027 BPBD mengusulkan anggaran Rp16 miliar. Harapannya tidak banyak terserap untuk belanja rutin, tetapi bisa memperkuat kegiatan kebencanaan dan penanggulangan bencana di Samarinda,” kata Deni, Kamis (30/7/2026).
Ia menjelaskan, hingga Juni 2026 realisasi anggaran BPBD Samarinda mencapai sekitar 59 persen dari total pagu Rp10,2 miliar. Namun, sebagian besar serapan masih digunakan untuk kebutuhan rutin organisasi.
Menurut Deni, kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk kegiatan mitigasi dan penanganan bencana menjadi terbatas.
Padahal, Samarinda memiliki sejumlah potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, hingga kejadian darurat lainnya.
Selain kebutuhan peralatan, DPRD juga menyoroti kekurangan personel teknis, khususnya untuk Tim Reaksi Cepat (TRC).
Meskipun telah mendapat tambahan tenaga melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP), kebutuhan personel masih belum sepenuhnya terpenuhi.
“Diharapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah bisa mendukung penambahan tenaga teknis agar kesiapan BPBD semakin maksimal,” ujarnya.
Deni menegaskan, pencegahan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Menurutnya, penguatan mitigasi dan edukasi kepada masyarakat penting dilakukan agar warga lebih siap menghadapi risiko bencana.
Sementara itu, Kepala BPBD Samarinda Suwarso mengatakan, tambahan anggaran 2027 juga akan diarahkan untuk memperkuat bantuan pascabencana bagi masyarakat terdampak.
Salah satu program yang disiapkan yakni bantuan stimulan bahan bangunan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana, seperti tanah longsor.
Ia menjelaskan, penyaluran bantuan akan berdasarkan hasil kajian cepat di lapangan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan material, seperti kayu ulin, semen, bata ringan, maupun atap seng.
“Tahun ini anggarannya sekitar Rp300 juta, kemudian pada 2027 diusulkan naik menjadi Rp700 juta. Harapannya bisa mengakomodasi apabila terjadi dampak bencana yang lebih besar,” kata Suwarso. (adv/dprd samarinda)
