SAMARINDA– Sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Samarinda diusulkan mendapat dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Keterbatasan kemampuan fiskal daerah dinilai membuat APBD tidak lagi mampu membiayai seluruh proyek yang kini memasuki tahap lanjutan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Romadhony Putra Pratama mengatakan usulan pendanaan ke pemerintah pusat diperlukan agar proyek-proyek yang telah berjalan tidak terhenti di tengah jalan.
“Sebagian proyek sudah masuk tahap kedua, ketiga, dan seterusnya. Kebutuhan anggarannya semakin besar sehingga tidak bisa lagi hanya mengandalkan APBD. Karena itu kami mengusulkan dukungan melalui APBN 2027,” kata Romadhony (23/6/2026).
Menurutnya, proyek strategis yang telah dibangun harus terus dilanjutkan karena diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Kota Samarinda.
Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Kami berharap proyek-proyek strategis ini benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Samarinda,” ujarnya.
Di sisi lain, Romadhony meminta Pemerintah Kota Samarinda mengevaluasi pengelolaan sejumlah proyek yang telah selesai dibangun. Salah satunya revitalisasi Pasar Pagi yang hingga kini dinilai belum mampu menghidupkan aktivitas perdagangan secara maksimal.
Menurutnya, besarnya anggaran yang telah digelontorkan harus diikuti dengan strategi pengelolaan agar fasilitas tersebut benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
“Pasar Pagi memang masih dalam masa awal operasional sehingga aktivitasnya belum maksimal. Tetapi pemerintah harus segera menyiapkan langkah agar kawasan itu benar-benar menjadi pusat ekonomi,” katanya.
Berbeda dengan Pasar Pagi, menilai Teras Samarinda tahap pertama telah memberikan dampak positif. Kawasan tersebut mulai menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi sekaligus memperkuat konsep waterfront city yang sedang dikembangkan Pemkot Samarinda.
Ia juga memastikan keterlambatan operasional Terowongan Samarinda bukan disebabkan persoalan konstruksi, melainkan masih menunggu penyelesaian administrasi dan perizinan.
“Sekarang yang masih berproses adalah dokumen perizinannya. PUPR sedang menyelesaikannya dan kami berharap dalam satu hingga dua bulan ke depan terowongan sudah bisa dimanfaatkan masyarakat,” demikian Romadhony. (adv/Dprd Samarinda)
