Suaraetam.com – Samarinda, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyoroti ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar-daerah di provinsi tersebut. Meskipun IPM Kaltim mencapai 78,2 pada akhir 2023—tertinggi di Kalimantan dan ketiga nasional—pemerataan pembangunan manusia dinilai masih menjadi tantangan besar.
“Tingginya IPM Kaltim perlu diimbangi dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim,” tegas Hasanuddin di Samarinda, Jumat (3/11).
Ia mencatat adanya kesenjangan signifikan antara Kabupaten Mahakam Ulu (IPM terendah 69,59) dan Kota Samarinda (IPM tertinggi 82,32). Hasanuddin juga menyoroti paradoks antara tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dengan angka kemiskinan yang masih tinggi.
“Terjadi kontradiksi antara capaian PDRB Kaltim dengan tingkat kemiskinan. Tingginya PDRB atau PDRB per kapita tidak terkorelasi dengan rendahnya angka kemiskinan,” jelas Hasanuddin.
Pada 2022, PDRB Kaltim tercatat sebagai yang tertinggi di Kalimantan dan per kapita tertinggi kedua nasional setelah DKI Jakarta. Namun, tingkat kemiskinan Kaltim mencapai 6,11 persen pada 2023, tertinggi di Kalimantan dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Selain itu, kemiskinan ekstrem di Kaltim mencapai 1,55 persen pada 2022, tertinggi di regional Kalimantan.
Dorongan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan
Hasanuddin menilai bahwa program pembangunan yang telah dijalankan belum efektif menurunkan angka kemiskinan. Ia mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan agar hasilnya lebih terasa oleh masyarakat.
Ia juga menggarisbawahi keterbatasan otoritas DPRD Kaltim dalam proses perencanaan pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurut Hasanuddin, DPRD hanya memiliki kewenangan untuk verifikasi awal, pemantauan, dan rekapitulasi usulan kegiatan yang diinput melalui sistem tersebut.
“Seharusnya DPRD diberikan otoritas untuk memantau perkembangan usulan melalui SIPD, meskipun tidak memiliki wewenang untuk memverifikasi ulang,” ujar Hasanuddin.
Sekretaris Provinsi Kaltim diketahui telah melakukan verifikasi terhadap 724 surat usulan kegiatan yang masuk ke dalam sistem aplikasi SIPD hingga batas waktu yang ditentukan.
Fokus pada Pembangunan Manusia dalam RPJMD
Hasanuddin berharap agar pemerintah provinsi memprioritaskan pembangunan manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim Tahun 2024-2029.
“Keberhasilan pembangunan Kaltim harus diukur dengan indikator yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup,” tegas Hasanuddin.
Ia meyakini peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Penulis : Geo
Editor : Geo
