Ketua DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan IPM dan Tingginya Kemiskinan

- Penulis

Sabtu, 9 November 2024 - 00:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suaraetam.com – Samarinda, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyoroti ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar-daerah di provinsi tersebut. Meskipun IPM Kaltim mencapai 78,2 pada akhir 2023—tertinggi di Kalimantan dan ketiga nasional—pemerataan pembangunan manusia dinilai masih menjadi tantangan besar.

“Tingginya IPM Kaltim perlu diimbangi dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim,” tegas Hasanuddin di Samarinda, Jumat (3/11).

Ia mencatat adanya kesenjangan signifikan antara Kabupaten Mahakam Ulu (IPM terendah 69,59) dan Kota Samarinda (IPM tertinggi 82,32). Hasanuddin juga menyoroti paradoks antara tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dengan angka kemiskinan yang masih tinggi.

“Terjadi kontradiksi antara capaian PDRB Kaltim dengan tingkat kemiskinan. Tingginya PDRB atau PDRB per kapita tidak terkorelasi dengan rendahnya angka kemiskinan,” jelas Hasanuddin.

Pada 2022, PDRB Kaltim tercatat sebagai yang tertinggi di Kalimantan dan per kapita tertinggi kedua nasional setelah DKI Jakarta. Namun, tingkat kemiskinan Kaltim mencapai 6,11 persen pada 2023, tertinggi di Kalimantan dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Selain itu, kemiskinan ekstrem di Kaltim mencapai 1,55 persen pada 2022, tertinggi di regional Kalimantan.

Baca Juga :  Warga Sungai Kunjang Khawatirkan Banjir Lumpur, DPRD Kaltim Desak Kajian Ulang Proyek Pematangan Lahan

Dorongan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan

Hasanuddin menilai bahwa program pembangunan yang telah dijalankan belum efektif menurunkan angka kemiskinan. Ia mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan agar hasilnya lebih terasa oleh masyarakat.

Ia juga menggarisbawahi keterbatasan otoritas DPRD Kaltim dalam proses perencanaan pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurut Hasanuddin, DPRD hanya memiliki kewenangan untuk verifikasi awal, pemantauan, dan rekapitulasi usulan kegiatan yang diinput melalui sistem tersebut.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Rampungkan Pembagian Alat Kelengkapan Dewan, Siap Dilaporkan di Paripur

“Seharusnya DPRD diberikan otoritas untuk memantau perkembangan usulan melalui SIPD, meskipun tidak memiliki wewenang untuk memverifikasi ulang,” ujar Hasanuddin.

Sekretaris Provinsi Kaltim diketahui telah melakukan verifikasi terhadap 724 surat usulan kegiatan yang masuk ke dalam sistem aplikasi SIPD hingga batas waktu yang ditentukan.

Fokus pada Pembangunan Manusia dalam RPJMD

Hasanuddin berharap agar pemerintah provinsi memprioritaskan pembangunan manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim Tahun 2024-2029.

“Keberhasilan pembangunan Kaltim harus diukur dengan indikator yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup,” tegas Hasanuddin.

Ia meyakini peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

 

Penulis : Geo

Editor : Geo

Berita Terkait

Fuad Fakhruddin: Pendidikan Berkualitas Kunci Ciptakan Generasi Emas di Kaltim
Sekretariat DPRD Kaltim Hadiri Rakernis untuk Pengembangan Kompetensi ASN Menuju Indonesia Emas 2045
Warga Sungai Kunjang Khawatirkan Banjir Lumpur, DPRD Kaltim Desak Kajian Ulang Proyek Pematangan Lahan
Fuad Fakhruddin Prihatin atas Penurunan Anggaran Beasiswa di Kaltim
Shemmy Permata Sari Soroti Minimnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim
RSGM Unmul Resmi Beroperasi, DPRD Kaltim Dorong Penguatan Kesehatan dan Pendidikan di Kaltim
DPRD Kaltim Dorong Solusi Jangka Panjang Atasi Krisis Air Bersih di Balikpapan
Penetapan AKD DPRD Kaltim 11 November, RDP dan Aspirasi Masyarakat Siap Diakomodasi
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 10 November 2024 - 14:00 WIB

Fuad Fakhruddin: Pendidikan Berkualitas Kunci Ciptakan Generasi Emas di Kaltim

Minggu, 10 November 2024 - 13:56 WIB

Sekretariat DPRD Kaltim Hadiri Rakernis untuk Pengembangan Kompetensi ASN Menuju Indonesia Emas 2045

Minggu, 10 November 2024 - 13:51 WIB

Warga Sungai Kunjang Khawatirkan Banjir Lumpur, DPRD Kaltim Desak Kajian Ulang Proyek Pematangan Lahan

Minggu, 10 November 2024 - 13:47 WIB

Fuad Fakhruddin Prihatin atas Penurunan Anggaran Beasiswa di Kaltim

Minggu, 10 November 2024 - 13:41 WIB

Shemmy Permata Sari Soroti Minimnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim

Minggu, 10 November 2024 - 13:23 WIB

DPRD Kaltim Dorong Solusi Jangka Panjang Atasi Krisis Air Bersih di Balikpapan

Minggu, 10 November 2024 - 13:15 WIB

Penetapan AKD DPRD Kaltim 11 November, RDP dan Aspirasi Masyarakat Siap Diakomodasi

Sabtu, 9 November 2024 - 00:35 WIB

DPRD Kaltim Libatkan Ormas untuk Tingkatkan Edukasi Pemilih Pilkada 2024

Berita Terbaru

DPRD Kaltim

Fuad Fakhruddin Prihatin atas Penurunan Anggaran Beasiswa di Kaltim

Minggu, 10 Nov 2024 - 13:47 WIB