Suaraetam.com, Kalimantan – Sebuah kasus kontroversial muncul di Kelurahan Batu Piring, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel), di mana seorang bendahara Panitia Pemungutan Suara (PPS) diduga membawa kabur uang honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Uang senilai Rp 115 juta tersebut, yang seharusnya diperuntukkan bagi 126 anggota KPPS, ternyata tidak hanya digunakan untuk keperluan yang semestinya, melainkan juga untuk judi online serta hal-hal lainnya.
Kapolres Balangan, AKBP Riza Muttaqin, mengungkapkan bahwa tersangka berinisial MH (21 tahun) tidak hanya menggunakan uang tersebut untuk membayar utang pribadi kepada temannya sebesar Rp 500.000, namun juga untuk sejumlah keperluan pribadi yang tidak terkait dengan tugasnya. Dari uang tersebut, MH menghabiskan sebagian untuk aplikasi MiChat sebesar Rp 4,5 juta, bayar kamar hotel Rp 1 juta, membayar cicilan laptop Rp 1,6 juta di Pegadaian, serta kebutuhan pribadi sebesar Rp 1,2 juta. Selain itu, uang tersebut juga digunakan untuk membayar makanan petugas KPPS sekitar Rp 10,5 juta.
Namun yang lebih mencengangkan, MH juga menghabiskan sejumlah besar uang, yaitu Rp 78,6 juta, untuk berjudi online. “Setelah kami telusuri dari bukti transaksi, tersangka ini menggunakan sebanyak delapan akun untuk judi online dengan total Rp 78,6 juta,” ungkap Riza seperti yang dilaporkan oleh Antara. Dengan demikian, dari total uang Rp 115.154.500, hanya tersisa sekitar Rp 17 jutaan.
Kini, tersangka dijerat dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan dalam jabatan, yang mengancamnya dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Pasal ini menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki penguasaan atas barang karena hubungan kerja atau pencarian, diancam dengan pidana penjara hingga 5 tahun. Sementara itu, penyidik masih mempertimbangkan kemungkinan menerapkan pasal terkait perjudian terhadap tersangka.
Kasus ini menjadi peringatan tentang pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang merupakan inti dari proses demokrasi.
Penulis : Geo
Editor : Geo
